Poscomedia, SURABAYA– Ribuan kiai-santri yang tergabung dalam Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) dan pengemudi ojek online (ojol) Jawa Timur menggelar doa bersama di Surabaya, untuk kedamaian dan keutuhan bangsa Indonesia, Rabu (3/9).
Ketua Umum JKSN Prof KH Asep Saifuddin Chalim mengatakan doa bersama tersebut menjadi gerakan penopang bangsa agar terhindar dari provokasi yang dapat memecah belah persatuan.
“Kalau negara ini isinya provokator, maka akan hancur. Maka harus ada kelompok penopang yaitu mereka yang bertanggung jawab ikut menjaga keberadaan Indonesia,” ujarnya.
Ia menjelaskan dalam Al Quran disebutkan bahwa Allah menitipkan bumi kepada hamba-hamba yang saleh untuk dijaga keberlangsungannya. Karena itu, doa bersama dipandang sebagai ikhtiar spiritual sekaligus sosial untuk menolak provokasi. “Doa semacam ini penting agar provokator semakin mengecil dan hilang. Kita harus membela pemerintahan yang sah,” kata Kiai Asep menambahkan.
Menurut dia, provokator kerap muncul dengan tujuan melemahkan bangsa melalui isu-isu yang menyesatkan, termasuk menuduh pihak yang baik sebagai koruptor, padahal mereka sendiri yang melakukan tindakan merugikan negara. “Maling berteriak maling itu justru maling. Jangan sampai masyarakat termakan provokasi seperti ini,” ucapnya.
Kiai Asep mengingatkan agar masyarakat, termasuk generasi muda, tidak menjadi alat provokasi pihak-pihak yang ingin mengacaukan stabilitas. “Anak-anak kecil jangan sampai dijadikan alat provokasi. Kita semua harus introspeksi diri dan bersama-sama menjaga bangsa ini,” katanya.
Ia menilai di balik gerakan provokatif terdapat kepentingan asing maupun kelompok tertentu yang selama ini menikmati eksploitasi sumber daya Indonesia.
“Apakah di tambang ilegal, minyak, atau perkebunan, mereka terusik dengan kepemimpinan sekarang. Karena itu mereka memunculkan provokator. Namun masyarakat sudah paham,” tuturnya.
Doa bersama JKSN ini, lanjutnya, menjadi teladan bahwa gerakan spiritual dapat memperkuat ketahanan sosial sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap pemerintah dan aparat keamanan. (ntr/udi)
