MALANG POSCO MEDIA GROUP, JAKARTA- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana menambah alokasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, dengan rentang Rp727 triliun hingga Rp761 triliun.
“Tahun 2026, anggaran pendidikan diperkirakan akan mencapai Rp727 triliun hingga Rp761 triliun,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 tentang Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/5).
Tambahan anggaran itu ditujukan untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing. Di antaranya melalui penguatan sekolah unggulan, sekolah rakyat, perbaikan sarana-prasarana, serta peningkatan angka partisipasi kasar pendidikan anak usia dini dan perguruan tinggi. Anggaran juga ditargetkan dapat mendorong penguatan kualitas tenaga pengajar dan pendidikan vokasi.
Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Sebagai catatan, target anggaran itu lebih tinggi dari alokasi dana pendidikan tahun ini, yakni sebesar Rp724,3 triliun.
Rinciannya, sebesar Rp297,2 triliun disalurkan melalui belanja pemerintah pusat. Belanja ini di antaranya digunakan untuk Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 20,4 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada 1,1 juta mahasiswa, hingga tunjangan profesi guru (TPG) non pegawai negeri sipil (non-PNS) untuk 477,7 ribu guru.
Kemudian, Rp347,1 triliun dibelanjakan melalui transfer ke daerah (TKD), di antaranya untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 43,4 juta siswa, TPG untuk 1,5 juta guru PNSD dan PPPK, hingga dana alokasi khusus (DAK) fisik pendidikan untuk revitalisasi 14.690 sarana pendidikan dan 21 unit perpustakaan daerah.
Anggaran pendidikan 2025 juga disalurkan sebesar Rp80 triliun melalui pembiayaan untuk pemberian beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kepada 49.971 orang (kumulatif), beasiswa gelar dan non gelar kerja sama dengan kementerian terkait, hingga pendanaan riset.
Adapun program pendidikan menjadi salah satu dari delapan strategi pemerintah untuk tahun 2026. Kedelapan strategi itu di antaranya ketahanan pangan; ketahanan energi; Makan Bergizi Gratis (MBG); program pendidikan; program kesehatan; pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; pertahanan semesta; serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
Adapun APBN 2026 ditargetkan mengalami defisit pada rentang 2,48-2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), tak jauh berbeda dari target defisit anggaran tahun ini sebesar 2,53 persen. Pendapatan negara ditargetkan berada pada rentang 11,71 persen hingga 12,22 persen terhadap PDB, sedangkan belanja negara sebesar 14,19 persen hingga 14,75 persen dari PDB.
Untuk mencapai target pendapatan negara, pemerintah akan melakukan langkah yang seimbang antara meningkatkan penerimaan pajak dan perpajakan dengan menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan. Sedangkan untuk belanja negara, peningkatan akan didorong melalui efisiensi belanja operasional dan rekonstruksi belanja agar makin produktif dan berorientasi kesejahteraan. (ntr/udi)
