POSCOMEDIA.ID, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Haji dan Umrah terus menurunkan biaya haji hingga memangkas waktu tunggu keberangkatan haji bagi jamaah Indonesia menjadi 26 tahun.
Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna pada satu tahun pemerintahan, Presiden Prabowo meminta Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf yang sedang berhalangan hadir untuk mengkaji biaya haji dapat diturunkan kembali melalui efisiensi anggaran.
“Menteri Haji, dia tidak hadir karena dia berada sekarang di Arab Saudi berurusan sama mereka, saya minta biaya haji harus terus turun. Ya, bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” kata Presiden Prabowo saat memberikan pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (20/10).
Selain menurunkan biaya haji, Prabowo juga menginginkan percepatan waktu tunggu haji dari rata-rata 40 tahun saat ini, dipangkas menjadi 26 tahun. Kepala Negara optimistis dua target itu bisa terealisasi. Apalagi, pemerintah sudah membentuk Kementerian Haji dan Umrah, sedangkan sebelumnya, urusan haji berada di bawah Badan Penyelenggara Haji.
Prabowo mengatakan Kementerian Haji dan Umrah itu dibentuk atas permintaan Pemerintah Arab Saudi yang menilai urusan haji harus ditangani setingkat pejabat menteri. “Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi karena dia bilang, ‘Kami urusan haji adalah Menteri Haji. Jadi kami harus minta urusannya sama pejabat. Oh, ini Kepala Badan’. Enggak, dia maunya menteri. Apa boleh buat, kita menyesuaikan,” kata Presiden.
Dalam kesempatan itu pula, Presiden mengungkapkan bahwa Pemerintah Arab Saudi, untuk pertama kali dalam sejarah, mengubah undang-undang mereka dan menyetujui negara asing dapat membeli lahan di Tanah Suci.
Oleh karenanya, Pemerintah Arab Saudi pun menyetujui rencana Pemerintah Indonesia membangun Kampung Indonesia di Kota Mekah, berkat pendekatan terus menerus yang dilakukan. Pemerintah Arab Saudi menawarkan sejumlah lahan strategis, bahkan yang lokasinya tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram. Namun, pembelian lahan tersebut harus dilakukan melalui lelang terbuka bersama entitas lain yang jumlahnya mencapai sekitar 90 entitas.
“Waktu kemarin saya ketemu Menteri Luar Negerinya, saya dibilang, ‘Pak, ini ada lelang ditutup tanggal 30 Oktober. Tapi yang daftar lelang ada berapa ribu ya, sudah? Oh, 90 entitas lain yang juga bidding lahan yang kita inginkan. 90, ya?’ Mudah-mudahanlah, mungkin Menteri Agama nanti pimpin doa khusus,” ujar Prabowo.
Terpisah, Wakil Menteri (Wamen) Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan proses negosiasi dan lelang (bidding) untuk pengadaan lahan pembangunan Kampung Haji Indonesia terus dikebut. Wamen Dahnil mengatakan lokasi yang akan menjadi Kampung Haji berada di dalam Masar Project, kawasan strategis yang terintegrasi dengan jalur kereta cepat dan jalur pedestrian langsung menuju Masjidil Haram.
“Dari titik ini kita bisa melihat langsung Zamzam Tower dan area Masjidil Haram. Jika Indonesia menang dalam proses bidding, maka di sinilah akan berdiri Kampung Haji Indonesia dengan luas sekitar 80 hektare,” ujar Wamen Haji dan Umrah Dahnil saat meninjau lokasi Kampung Haji di Makkah, Senin (20/10).
Kampung Haji Indonesia diproyeksikan berada di kawasan Jabal Hindawiyah, Makkah, dengan luas mencapai lebih dari 80 hektare. Adapun jaraknya sekitar dua kilometer dari Masjidil Haram.
Wamen Dahnil meminta doa seluruh rakyat Indonesia agar proses tersebut berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik.
“Presiden Prabowo sangat serius mengupayakan hal ini dan akan berbicara langsung dengan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman. Proses bidding ini akan selesai pada 30 Oktober dan saat ini juga dipimpin langsung oleh Kepala Danantara Bapak Rosan Roeslani,” kata Dahnil.
Kunjungan Wamen Haji dan Umrah ini bertepatan dengan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna hari ini. Presiden menegaskan apresiasi terhadap Kerajaan Arab Saudi atas izin bersejarah bagi Indonesia untuk membangun Kampung Haji di Makkah. (ntr/udi)
