MALANG POSCO MEDIA GROUP, JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI untuk penyelenggaraan haji tahun 2025 dan memimpin rapat persiapan tim pengawas, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/1).
Dia mengatakan bakal menjadikan evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2023 dan 2024 sebagai bahan untuk membuat penyelenggaraan haji pada tahun ini bisa lebih baik. Selanjutnya, dia pun bakal menggelar sejumlah diskusi antara Timwas Haji DPR RI dengan beberapa narasumber yang sudah berpengalaman dalam penyelenggaraan haji. “Banyak sekali yang memang dalam periode tahun ini harus kita lebih rapikan,” kata Dasco saat memimpin rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.
Dari pengalaman beberapa waktu lalu, dia pun sempat melihat beberapa kejanggalan yang dilakukan oleh petugas atau pembimbing haji, di mana mereka justru kurang membimbing para jamaah haji. “Saya juga menemukan (tahun) 2023, itu jamaah haji yang harusnya ada pembimbing, pembimbingnya malah sibuk naik haji. Dan saya kalau ke mal lebih banyak ketemu pembimbing hajinya di situ, yang orang Indonesia,” kata dia.
Selain itu, dia pun sempat bertemu dengan para pengusaha katering atau dapur bagi jamaah haji. Mereka, kata dia, menjelaskan bahwa biaya makanan untuk jamaah haji bisa lebih murah.
Dia juga menilai bahwa dengan biaya yang dikenakan kepada para jamaah haji selama ini, seharusnya mereka bisa mendapatkan hotel yang lebih dekat dengan wilayah Masjidil Haram.
Untuk itu, dia mengaku sudah membentuk tim pengawas lokal di Arab Saudi yang terdiri dari relawan-relawan asal Indonesia. Mereka nantinya akan ikut membantu pengawasan dan berpartisipasi di titik-titik krusial yang kerap menimbulkan masalah bagi jamaah haji, seperti di tenda, di titik penjemputan, dan di rumah sakit. “Mereka jumlahnya nggak banyak, sekitar 100 orang untuk membantu Timwas Haji, karena mereka tahu daerah, tahu bahasa, dan mereka orang Indonesia,” ujarnya.
Dasco juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendampingi Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) dalam penyelenggaraan haji. “Presiden sudah meminta khusus kepada KPK untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian Agama (Kemenag) dan BPH agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik,” tambah Dasco.
Menurut dia, pendampingan itu bernilai penting untuk dilakukan mengingat beberapa temuan dan catatan terkait pelaksanaan Haji 2024 oleh Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 DPR RI. Hal yang menjadi catatan, di antaranya adalah ketidaksesuaian alokasi kuota haji tambahan dari Pemerintah Arab Saudi yang ditetapkan oleh pemerintah dengan hasil konsultasi bersama Komisi VIII DPR RI. “Kita harus mewaspadai temuan-temuan pansus yang lalu bahwa kemudian ada slot-slot yang termanipulasi agar yang berhak berangkat itu bisa berangkat tanpa hak-haknya dikurangi,” tuturnya.
Diketahui pada Haji 2025, keberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama jamaah calon haji Indonesia direncanakan berlangsung pada 2 hingga 16 Mei 2025. Pemerintah dan Panja Biaya Haji Komisi VIII DPR RI telah menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89,4 juta dan calon jamaah haji membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp55,4 juta per orang. “Berdasarkan besaran BPIH, pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi sebesar Rp89.410.258,79,” kata Ketua Panja Abdul Wachid saat membacakan simpulan rapat bersama Kementerian Agama pada Senin (6/1). (ntr/udi)
