Malang Posco Media Group, Surabaya- Pemprov Jatim mendistribusikan bantuan sebanyak 870.000 dosis vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ke 38 kabupaten/kota se-Jatim di Kantor Dinas Peternakan setempat pada Selasa.
Pendistribusian vaksin PMK ini dilakukan sebagai wujud tindak lanjut atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/31/013/2025 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Akibat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan pada Januari lalu.
Bantuan Vaksin PMK ini didistribusikan secara simbolis oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono kepada lima daerah yaitu Kabupaten Pamekasan 14.500 dosis, Kabupaten Kediri 28.750 dosis, Kabupaten Bojonegoro 25.250 dosis, Kota Probolinggo 1.600 dosis, dan Kabupaten Pasuruan 18.000 dosis.
“Alhamdulillah kami mendapat support vaksin sebanyak 1,7 juta dosis dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hari ini kami mendistribusikan 520.000 dosis dan tambahan tahap kedua dari Kementan 350.000 yang akan dibagikan ke 38 kabupaten/kota bagi yang jumlah rentan ternaknya banyak,” kata Adhy Karyono.
Ia mengatakan hingga saat ini Jatim telah mengantongi total 2,2 Juta dosis. Sementara kebutuhan vaksin PMK di Jatim setiap tahunnya mencapai 6,6 juta dosis, sehingga masih diperlukan 4,4 juta dosis vaksin guna menekan laju penyebaran wabah PMK di Jatim.
Untuk itu Adhy Karyono juga mengimbau seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jatim agar bisa mengalokasikan APBD-nya sebagai upaya penanggulangan wabah PMK di wilayahnya masing-masing.
“Kami sudah dapat laporan bahwa beberapa kabupaten/kota sudah mengalokasikan berdasarkan surat darurat kami,” ucap Adhy.
Tidak hanya itu, Adhy juga mengajak masyarakat utamanya peternak untuk bisa melakukan vaksinasi mandiri bagi hewan ternak mereka.
Ia mengatakan pemerintah pusat melalui Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) di Jatim telah menyediakan vaksin dengan harga terjangkau. Harapannya, peternak yang berbasis perusahaan dan koperasi bisa ikut melakukan vaksinasi secara mandiri.
“Jadi target kami adalah masyarakat yang memiliki ternak secara mandiri harus kita bantu. Sementara dari Pusvetma Kementan itu menjual vaksin sangat murah. Daripada melihat nilai jual sapi atau kambing yang mahal lebih bagus alokasikan sedikit untuk menyelesaikan PMK,” tutur Adhy.
Upaya bersama ini disebut Adhy juga sebagai bentuk dukungan Pemprov Jatim sebagai Lumbung Ternak dan Lumbung Pangan Nasional.
Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Peternakan Provinsi Jatim, Jatim menjadi provinsi dengan populasi sapi potong dan perah terbanyak yang mencapai 3,3 juta ekor. Angka tersebut berkontribusi 62 persen untuk sapi perah dan 28 persen untuk sapi potong dari total populasi nasional.
Oleh sebab itu penanganan wabah PMK di Jatim disebut akan sangat berdampak secara nasional. Pasalnya, arus perpindahan ternak lebih banyak dari Jatim dibandingkan provinsi lain di Indonesia.
“Kami memastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dan disarankan oleh Kementan RI kita lakukan. Kalau ternak di Jatim itu selesai vaksinasinya maka berdampak ke provinsi lain,” ujar Adhy.
Walau dengan Inpres Nomor 1 ini anggaran berkurang, tapi pihaknya tetap mengupayakan prioritas utama yakni mengendalikan populasi hewan ternak. (ntr/jon)
