PDIP Jatuhkan Sanksi 27 Kader pada 17 Desember

KONFERENSI PERS: Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Rabu (4/12/2024). (ANTARA/HO-PDIP)

MALANG POSCO MEDIA GROUP, JAKARTA- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa partainya pada 17 Desember 2024 akan menjatuhkan sanksi tegas kepada 27 orang kader yang terbukti melanggar disiplin.

Hal itu disampaikan Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12). Hasto awalnya menegaskan komitmen PDIP terhadap demokrasi di Indonesia. “Mengingat pentingnya demokrasi yang berkeadilan agar otak pemerintahan bisa mewujudkan cita-cita bangsa tersebut, partai terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai,” kata Hasto.

“Kepada seluruh jajaran DPD dan DPC untuk melakukan evaluasi siapapun yang melanggar disiplin partai akan kita kenakan sanksi organisasi,” ujarnya.

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya konsolidasi ideologi dan organisasi menjelang Kongres PDIP tahun 2025. “Sehingga tersaringlah kader-kader partai yang militan. Kader-kader partai yang menegakkan kebenaran. Kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi,” tegas politikus asal Yogyakarta ini.

Hal ini membuat DPP PDIP akan mengadakan rapat tertutup untuk mendeteksi kader-kader yang indisipliner dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. “Nantinya partai akan memberikan sanksi yang begitu tegas. DPP sudah menerima masukan setidaknya sudah ada 27 orang yang akan dikenakan saksi pemecatan,” jelas Hasto.

Dia juga menegaskan bahwa penegakan disiplin akan disampaikan pada acara resmi partai tanggal 17 Desember 2024. Proses ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi seluruh kader agar lebih sadar akan tanggung jawab politik mereka. “Nanti akan diumumkan tanggal 17 Desember bersama-sama sekaligus. Jadi, nanti dalam upacara partai itu kita akan umumkan, sudah ada protokol partai, supaya proses penegakan disiplin itu betul-betul nanti menjadi kesadaran bagi seluruh kader-kader partai,” ucapnya.

Baca Juga:  Selebgram Indonesia Ditangkap Kepolisian Arab Saudi

Menurut Hasto, ketika seseorang sudah bergabung dengan partai politik maka harus mendahulukan kepentingan partai, rakyat, bangsa, dan negara. “Disiplin adalah kunci untuk mewujudkan cita-cita tersebut,” tambah Hasto.

Hasto juga menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai berlambang banteng moncong putih. Tidak hanya Jokowi, dia mengatakan Wakil Presiden Periode 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka beserta mantan Wali Kota Medan Bobby Nasution juga sudah tidak menjadi kader PDIP. “Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto.

Ia menjelaskan Jokowi dan keluarga tidak lagi selaras dengan cita-cita partai yang diperjuangkan sejak zaman Presiden Pertama RI Soekarno berada di Partai Nasional Indonesia (PNI). (ntr/udi)