POSCOMEDIA.ID, JAKARTA- Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan Kompleks Parlemen DPR/MPR dalam beberapa waktu ke depan masih akan dijaga TNI. Menurut Sjafrie, sebagai simbol kedaulatan negara, pengamanan oleh TNI tak melanggar aturan. Dia mengaku telah berkoordinasi dengan Panglima TNI terkait hal itu.
“Jadi saya sudah menyetujui dan Panglima akan menindaklanjuti bersama para Kepala Staf bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI,” kata Sjafrie usai rapat di Komisi I DPR, Selasa (16/9).
Dia belum mengungkap sampai kapan penjagaan akan dilakukan setelah upaya itu dilakukan menyusul gelombang demo 25-31 Agustus lalu. “Ya, terserah penilaian situasi, kalau memang diperlukan kita harus ada di tengah-tengah rakyat,” ujarnya.
Bukan hanya DPR, Sjafrie bilang pengamanan serupa juga akan dilakukan TNI terhadap simbol kedaulatan negara yang lain. Upaya itu dilakukan agar aktivitas masyarakat bisa berjalan kondusif. “Instalasi-instalasi pemerintah yang perlu mendapat perhatian yang berhubungan dengan kedaulatan, kita jaga semuanya,” tambah Sjafrie.
Sjafrie menjelaskan penjagaan itu dilakukan atas inisiatif dari pihak Kementerian Pertahanan sendiri dan telah dilakukan sejak masa aksi demonstrasi besar-besar berlangsung pada akhir Agustus hingga awal September lalu. Bahkan hingga aksi demonstrasi berujung ke anarkis di beberapa tempat, prajurit TNI sudah bersiaga di beberapa gedung pemerintahan, termasuk gedung parlemen.
Hingga saat ini, situasi sudah terbilang kondusif. Namun demikian, Sjafrie belum ada rencana menarik pasukannya dari beberapa gedung pemerintahan, termasuk gedung parlemen. “Sampai dengan tadi katanya kondusif, (sampai) lebih kondusif lagi. Supaya rakyat bisa merasa aman dan nyaman dalam bekerja,” jelas Sjafrie.
Untuk diketahui, personel TNI yang terdiri dari TNI Angkatan Darat dan TNI AL dari satuan Marinir masih berjaga di sekitar gedung parlemen. Hingga siang kemarin saja, beberapa kendaraan taktis (rantis) TNI AD masih bercokol di depan halaman gedung DPR/MPR seperti Anoa dan beberapa kendaraan dinas militer lainnya.
Di sisi lain, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan gagasan penyediaan ruang atau arena demonstrasi di halaman Gedung DPR RI merupakan langkah strategis untuk memperkuat praktik demokrasi substantif.
Oleh karena itu, dia mengatakan usul arena demo di dalam halaman DPR itu perlu dipertimbangkan atau dikaji dengan serius. Menurutnya keberadaan arena demonstrasi itu membuat aspirasi masyarakat bisa tersalurkan, ketertiban publik terjaga, dan menjadi simbol kedaulatan hadir di jantung parlemen.
“Masyarakat berhak menyampaikan pendapat secara damai. Negara bukan hanya menghormati, tetapi juga berkewajiban memastikan ruang itu ada,” ujar Pigai melalui keterangan persnya, Minggu (14/9) malam.
“Menyediakan ruang demonstrasi di halaman DPR adalah pilihan strategis yang perlu dipertimbangkan serius karena akan mempertemukan masyarakat dengan lembaga yang mewakili mereka,” tuturnya. (ntr/udi)
