POSCOMEDIA.ID, SURABAYA- Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mendorong revitalisasi Lembaga Pendidikan Perkoperasian (Lapenkop). Tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi di daerah.
“Kami mendiskusikan dengan Pak Menteri dan Ketum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) bahwa kita perlu melakukan revitalisasi Lapenkop menjadi tempat-tempat pelatihan pengelola koperasi untuk menyiapkan SDM-SDM yang akan mengawaki semua koperasi termasuk di dalamnya adalah Koperasi Merah Putih (KMP), baik koperasi desa maupun kelurahan merah putih,” kata Khofifah dalam Musyawarah Wilayah Dekopin Wilayah Jawa Timur (Dekopinwil Jatim) Tahun 2025 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (24/9) kemarin.
Menurut dia, manajerial skill dari seluruh pengelola koperasi ini harus memiliki kualitas yang baik serta kredibilitas yang baik pula, maka revitalisasi lapenkop itu menjadi salah satu solusinya.
Tak hanya itu, ia juga menyampaikan untuk operasionalisasi KMP dibutuhkan penerbitan petunjuk teknis (juknis) yang mengatur penggunaan anggaran pemerintah untuk memberikan support kepada koperasi-koperasi. Tujuannya agar suplai logistik koperasi bisa terus dilakukan dan tidak terhambat.
“Kami juga mendiskusikan juknis untuk bisa mendeliver anggaran dari pemerintah terutama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk KMP, mudah-mudahan bisa segera dideliver sehingga suplai logistik ke masing-masing koperasi itu bisa disegerakan,” ucapnya.
Hal tersebut dibutuhkan, karena tidak semua supplier mengakomodasi sistem penjualan konsinyasi. Oleh sebab itu, koperasi butuh modal untuk mengantisipasi hal-hal demikian.
“Misalnya Bulog mintanya cash and carry bukan konsinyasi jadi memang harus ada modal awal sesuai kebutuhan,” katanya.
Khofifah menegaskan dalam menghadapi tantangan masa depan dibutuhkan koperasi yang dapat terus berinovasi dan bertransformasi dengan memiliki sistem terbuka, adaptif, kreatif, dan inovatif.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun berkomitmen penuh mendukung pengembangan koperasi melalui fasilitasi perizinan, akses permodalan, pelatihan, hingga pendampingan pemasaran produk.
Secara khusus, Khofifah menyebut pihaknya telah menyiapkan model peningkatan kapasitas SDM dan usaha. Sehingga program prioritas untuk membangun ketahanan ekonomi desa dapat berjalan optimal.
“Dekopinwil bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) akan terus mendorong transformasi koperasi menuju koperasi modern, memiliki manajemen yang profesional, adaptif terhadap perubahan, inovatif, mengedepankan digitalisasi, serta menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG),” jelasnya.
Lebih lanjut Khofifah menjelaskan koperasi bukan hanya lembaga ekonomi, melainkan juga wadah pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui koperasi, masyarakat belajar mandiri, mengelola keuangan, dan mengembangkan usaha secara kolektif.
“Banyak koperasi di Jawa Timur telah menunjukkan kiprah luar biasa mulai sektor pertanian, perikanan, UMKM, hingga jasa keuangan. Tak hanya itu, koperasi juga berhasil membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan anggota, dan menggerakkan roda perekonomian lokal,” tuturnya.
Saat ini terdapat 29.648 unit koperasi aktif di Jawa Timur per 31 Agustus 2025, dengan rincian 416 koperasi binaan nasional, 1.119 koperasi binaan provinsi, dan 28.113 koperasi binaan kabupaten/kota, termasuk 8.494 koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Sementara itu, dari 8.494 KDKMP yang baru dibentuk dan telah di-launching oleh Presiden Prabowo pada 21 Juli 2025, sebanyak 175 KDKMP mulai beroperasi dan 166 KDKMP rata-rata masih memiliki gerai sembako.
“Ini membutuhkan penguatan agar koperasi dapat terus berkembang. Penguatan ini tidak hanya dari segi kuantitas, tetapi juga kualitas, baik kualitas SDM, kualitas usaha, maupun kualitas produk yang dihasilkan,” katanya.
Dia menegaskan Muswil Dekopinwil Jatim kali ini merupakan momentum strategis untuk mengonsolidasikan koperasi sekaligus kaderisasi di jajaran Dekopinwil Jawa Timur. (ntr/van)
