Dianggarkan Rp48,8 Triliun, Presiden Targetkan IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028

PEMBANGUNAN IKN: Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1/2025).( ANTARA/Fathur Rochman )

MALANG POSCO MEDIA GROUP, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), terutama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, hingga lima tahun mendatang.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas soal pembangunan IKN bersama Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1).

“Tadi Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa sudah di-approve (disetujui) anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu Rp48,8 triliun untuk lima tahun ke depan,” kata Menko AHY saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1).

AHY menegaskan bahwa sesuai arahan dari Presiden Prabowo, pembangunan di IKN akan dilanjutkan dengan mengikuti timeline yang ditetapkan, yakni tahap pertama pada 2022 di pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, kemudian tahap kedua pada 2025-2029 pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut AHY, berbagai infrastruktur di IKN telah selesai 100 persen pada tahap pertama, seperti Istana Garuda, Istana Presiden, hingga gedung Kementerian Koordinator.

Adapun anggaran untuk kelanjutan pembangunan di IKN tahap dua akan dialokasikan untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas pendukung dan ekosistem kantor untuk legislatif dan yudikatif.

Pembiayaan untuk kelanjutan pembangunan di IKN ini, kata AHY, diharapkan tidak berasal dari satu sumber dana saja, yakni APBN, tetapi juga dari pihak swasta. “Tentunya ada yang bersumber dari APBN, ada juga yang bersumber non-APBN. Inilah hadirnya kebersamaan, kerja sama yang baik antara pemerintah dengan badan usaha. Kita juga mengharapkan pihak swasta ini bisa berkontribusi secara positif dan tentunya terintegrasi dengan baik,” kata AHY.

Baca Juga:  Baznas Luncurkan Beasiswa Bagi 10 Ribu Santri

Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono dalam kesempatan yang sama juga melaporkan bahwa pada tahap awal (2022–2024), pemerintah telah menginvestasikan Rp89 triliun dari APBN untuk membangun infrastruktur penting seperti jalan tol, 47 tower hunian, sistem air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, serta fasilitas peribadatan.

Selain itu, investasi swasta sebesar Rp58,41 triliun telah berhasil digerakkan hingga September 2024. “Kami juga mendapat masukan dari Pak Menteri Perumahan untuk bisa mengoptimalkan swasta yang sudah melakukan _grounbreaking_ tadi baik dari 1-8 maupun nanti yang ke 9 agar tidak sekadar _groundbreaking_ tapi ditambah lagi dengan kegiatan pembangunannya,” ujar Basuki.

Menurut Basuki Hadimuljono, Presiden Prabowo Subianto menargetkan IKN dapat ditetapkan sebagai ibu kota politik pada 2028. Demi mewujudkan itu, Presiden memerintahkan jajarannya, di antaranya OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk meninjau kembali desain pembangunan kompleks perkantoran lembaga-lembaga legislatif dan yudikatif di IKN, yang merupakan bagian dari pembangunan tahap kedua IKN.

“Beliau (Presiden, red.) mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, kantor-kantor dan huniannya,” pungkasnya. (ntr/udi)