POSCOMEDIA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa musyawarah kerja nasional (Mukernas) partainya membahas sikap bergabung dengan pemerintahan 2024—2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. “Itu termasuk akan dibahas,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin saat memberikan keterangan di Balai Sidang Jakarta (JCC), Jakarta, Selasa (23/7).
Cak Imin menjelaskan bahwa Mukernas PKB akan membahas agenda internal dan eksternal partai. “Eksternal itu antara lain bagaimana cara kerja legislatif dan eksekutif agar relevansi mengatasi persoalan masyarakat. Itu bisa diimplementasikan di dalam undang-undang, peraturan daerah, dan peraturan-peraturan yang diproduksi oleh legislatif,” ujarnya.
Diungkapkan pula bahwa perekonomian nasional turut dibahas dalam mukernas partainya. Menurut dia, perekonomian nasional saat ini bergantung pada impor. “Saya berharap mukernas ini merumuskan supaya kami titipkan terhadap pemerintahan yang baru agar frame ekonominya berdasarkan ekonomi Pancasila,” katanya.
Ia mengatakan bahwa mukernas turut mengevaluasi terjadinya politik uang di Tanah Air. “Selain sistem pemerintahan dan tata negara, serta pembangunan, ada politik, dan politik itu agenda yang agak mendesak adalah pembenahan sistem politik. Tentu nanti akan kami diskusikan bagaimana Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai, semua undang-undang kami rekomendasikan untuk dievaluasi,” ujarnya.
Pada again lain, Muhaimin Iskandar sempat berkelakar meminta partainya memutuskan dirinya menjadi calon gubernur Jakarta. “Ketua DPW telat enggak salah, yang salah macetnya Jakarta. Apa perlu kami nyalon Gubernur Jakarta? Saya minta rekomendasi, satu, memutus ketua umum menjadi calon gubernur DKI Jakarta,” kata Cak Imin.
Setelah itu, ia memberikan penjelasan saat memberikan keterangan kepada para jurnalis terkait ucapan tersebut. “Itu ekspresi rasa frustasi saya dengan kemacetan yang tidak pernah ada solusi. Ini saja acara mundur sampai dua jam gara-gara macet. Ini kenapa enggak ada solusi yang efektif?” ujarnya.
Lebih lanjut, ia enggan mengonfirmasikan keinginan dirinya saat ditanya mengenai potensi maju di Pilkada Jakarta, terutama berpasangan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, seperti pada Pemilu 2024. “Saya ini ketua umum itu, apa ya, tugasnya terlalu banyak,” jelasnya.
Sementara itu, ia menjelaskan bahwa proses pengusungan untuk Pilkada Jakarta masih berproses di Desk Pilkada yang diketuai oleh Abdul Halim Iskandar. “Perkembangan tiap hari berubah. Sudah dukung A, tahu-tahu peta koalisinya berubah. Sudah mendukung B, tahu-tahu wakilnya sama-sama enggak cocok. Nah, itu semua menjadi problematika pilkada yang tidak bisa saya sampaikan karena Desk Pilkada bisa berkembang,” ujarnya.
Ia melanjutkan, “Misalnya calon gubernur A koalisi mintanya wakilnya ini, tetapi PKB enggak mau, bubar lagi itu, banyak sekali di kabupaten/kota maupun provinsi. Oleh karena itu, secara resmi akan ada bertahap semua pilkada akan diumumkan satu per satu, tidak bisa cepat.” (ntr/udi)
