Poscomedia.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mengentaskan 17.940 warga dari kemiskinan atau setara 0,29 persen (year on year/y-o-y), menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, yang dirilis Jumat (25/7).
“Penurunan kemiskinan di Jatim bukan semata angka statistik, tapi cerminan kerja keras dan kepedulian kolektif untuk menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan merata di seluruh pelosok Jawa Timur,” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin.
Penurunan tersebut menjadikan tingkat kemiskinan di Jatim sebesar 9,50 persen, turun 0,29 persen poin dari 9,79 persen pada Maret 2024. Jumlah penduduk miskin kini sebanyak 3.836.520 jiwa.
Khofifah menambahkan Jatim merupakan provinsi dengan penurunan jumlah penduduk miskin tertinggi kedua di Pulau Jawa, setelah Jawa Tengah.
“Selain itu, Jatim juga tercatat sebagai kontributor keempat terbesar secara nasional terhadap penurunan angka kemiskinan periode September 2024–Maret 2025 dengan kontribusi 8,96 persen,” katanya pula.
Data BPS mencatat penurunan kemiskinan Jatim lebih besar terjadi di desa, yakni 0,44 persen poin (105.290 jiwa), sementara di kota sebesar 0,12 persen poin (1.510 jiwa).
Disparitas kemiskinan desa dan kota juga menyempit menjadi 5,86 persen dari 7,59 persen pada Maret 2019. Gini Ratio juga menurun dari 0,373 menjadi 0,369 pada Maret 2025.
Indeks kedalaman kemiskinan (P1) menurun dari 1,480 menjadi 1,414 dan indeks keparahan kemiskinan (P2) dari 0,310 menjadi 0,294.
“Ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin makin mendekati garis ambang kemiskinan, dan ketimpangan antarkelompok miskin semakin menurun. Sebuah indikasi bahwa program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat kita semakin tepat sasaran,” ujar Khofifah.
Komoditas makanan yang mempengaruhi garis kemiskinan antara lain beras, rokok, dan telur ayam ras, sementara nonmakanan meliputi perumahan, bensin, dan listrik.
“Jatim memang penghasil tembakau terbesar, dan petani tembakau sebagian besar berasal dari kelompok Desil 1 sampai 4 cenderung merokok. Nah, ini kebiasaan yang sulit ditinggalkan dan tetap dipertahankan sebagai kebutuhan sehari-hari meskipun kondisi mereka terbatas. Sehingga, nilainya otomatis masuk tinggi dalam komponen pembentuk garis kemiskinan,” ujarnya pula.
Melalui APBN 2025, alokasi bansos Kemensos di Jatim mencapai Rp12,135 triliun untuk 3.331.904 keluarga penerima manfaat, sementara bansos dari APBD Jatim sebesar Rp180,42 miliar.
Khofifah mengaku bangga karena Pemprov Jatim menerima Dana Insentif Fiskal atas kinerja penurunan kemiskinan ekstrem senilai Rp6,21 miliar pada 2023 dan Rp6,24 miliar pada 2024.
“Saya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat Jawa Timur untuk terus bersinergi mempercepat penurunan kemiskinan. Pemerintah akan terus mengusahakan program-program berkelanjutan yang efektif, dan dari masyarakat terus melestarikan budaya gotong royong dan saling membantu antar sesama,” katanya lagi.(ntr/jon)
