MALANG POSCO MEDIA GROUP, JAKARTA- Sebanyak 302 narapidana (napi) yang terbukti mengendalikan perdagangan narkoba dari dalam lembaga permasyarakatan (Lapas) telah dipindahkan ke tahanan super ketat di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.
“Kami saat ini sudah memindahkan pelaku dan bandar narkoba yang diduga mengendalikan peredaran narkotika dari dalam lapas. Ada 302 yang sudah kami pindahkan ke lapas super maximum security di Nusakambangan,” kata Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto saat jumpa pers Desk Pemberantasan Narkoba di Jakarta, Kamis (5/12).
Dia melanjutkan, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan terus mengawasi terpidana narkoba yang saat ini mendekam di tahanan, dan manakala mereka terbukti masih mengendalikan peredaran narkoba selama menjalani hukumannya itu, mereka bakal dipindahkan ke Nusakambangan. “Ini akan terus berlanjut,” kata dia.
Terkait kasus peredaran narkoba di lapas yang melibatkan sipir dan pimpinan Lapas, Agus menyebut ada 14 pegawai di lembaga permasyarakatan yang dinonaktifkan dari jabatannya.
Sebanyak 14 pegawai Lapas yang nonaktif itu mencakup kepala lembaga permasyarakatan (Kalapas), kepala rumah tahanan (karutan), kemudian anggota kesatuan pengamanan lembaga permasyarakatan (KPLP), sipir, dan pegawai lainnya.
“Mereka yang terlibat pesta sabu seperti yang terjadi di Sumatera Utara, di Jember, yang diinformasikan, mereka diberikan hukuman khusus. Kepada mereka tidak diberikan haknya berupa remisi sesuai yang diamanatkan undang-undang,” kata Agus Andrianto.
Dalam beberapa minggu terakhir, kasus-kasus “pesta sabu” dalam sel terungkap. Di antaranya yang terjadi di Lapas Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, kemudian di Lapas Kelas II-A Jember.
Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan tergabung dalam Desk Pemberantasan Narkoba, yaitu satuan kerja lintas kementerian/lembaga yang dibentuk Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada 4 November 2024.
Desk tersebut, dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, terdiri atas sejumlah k/l antara lain Polri, TNI, Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional (BNN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.
Rapat koordinasi perdana Desk Pemberantasan Narkoba digelar di Mabes Polri, Jakarta, dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan. (ntr/udi)
